Aturan Baru Kemenperin: Industri Harus Laporan 4 Kali Setahun Lewat SIINas, Kalau Tidak Bakal Kenal Sanksi

Adie meyakini bahwa implementasi dari Permenperin ini akan membawa dampak signifikan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional pada tanggal 26 Maret 2025.

Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang patuh menyampaikan pelaporan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) akan mendapatkan prioritas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian.

"Sebaliknya, bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak tertib menyampaikan data secara berkala, maka tidak dapat mengajukan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Adie dalam Sosialisasi Permenperin No. 13 Tahun 2025, di Jakarta, Jumat (11/4).

Adie meyakini bahwa implementasi dari Permenperin ini akan membawa dampak signifikan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, sehingga Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memberikan asistensi dan sosialisasi agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

Kementerian Perindustrian akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri terhadap kewajiban penyampaian data industri dan data kawasan industri secara berkala.

"Monitoring dan evaluasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mematuhi kewajiban pelaporan secara konsisten," ujarnya.

Poin Penting Diatur dalam Permenperin No 13 Tahun 2025

Adie menjelaskan Permenperin ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

"Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan seluruh pelaku industri, termasuk pengelola kawasan industri, dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala sebanyak 4 kali setiap tahun atau per triwulan melalui SIINas, di mana sebelumnya dilakukan setiap semester atau 2 kali setiap tahunnya," ujarnya.

Penyesuaian yang dilakukan berdasarkan Permenperin ini mempunyai tujuan agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan PDB sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulanan serta terperinci.

Poin penting yang diatur dalam Permenperin ini adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yaitu:

1. Pelaporan triwulan I, paling lambat disampaikan pada tanggal 10 April, namun khusus Triwulan I Tahun 2025 batas penyampaian laporan adalah tanggal 15 April 2025;

2. Pelaporan triwulan II, paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Juli;

3. Pelaporan triwulan III, paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober; dan

4. Pelaporan triwulan IV, paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Perubahan Lainnya

Selain itu, kata Adie, juga terdapat perubahan beberapa data seperti Praktek Kerja Industri guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, Rencana Produksi dan Distribusi guna melihat supply dan demand, dan lain sebagainya.

Batas waktu ini mohon dapat menjadi perhatian bersama karena merupakan hal penting bagi Kementerian Perindustrian guna memastikan bahwa data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam perhitungan PDB yang dirilis setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik.

Kewajiban penyampaian data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui SIINas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, serta tata cara penyampaian data telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata CaraPenyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

"Dengan diberlakukannya kewajiban ini, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai," pungkasnya.