Rp132 Triliun Investasi Masuk IKN, Proyek Fisik Dikebut hingga 2028
Dengan masuknya investasi dan dimulainya proyek fisik, Basuki optimis pembangunan tahap II IKN dapat selesai sesuai target.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan, total nilai investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp132 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur utama seperti jalan, hunian, serta Multi Utility Tunnel (MUT).
“Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT, hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” ujar Basuki dalam konferensi pers daring, Rabu (23/4).
Basuki menambahkan, investasi KPBU tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk investor luar negeri seperti Malaysia dan China. Di luar KPBU, juga terdapat investasi murni dari pihak swasta yang saat ini telah mulai berjalan sejak April, terutama untuk pembangunan hunian, hotel, serta sektor kuliner.
Optimisme Tahap II IKN Rampung 2028
Setelah sebelumnya diblokir, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp3,4 triliun kini telah dibuka untuk Otorita IKN. Sejumlah paket pekerjaan telah melalui proses tender, termasuk pembangunan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” jelas Basuki.
Dengan masuknya investasi dan dimulainya proyek fisik, Basuki optimis pembangunan tahap II IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2028. Menurutnya, semua pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya.
Basuki juga menuturkan, pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta aparat dari lembaga legislatif dan yudikatif terus dikebut. Hingga 1 Maret lalu, sudah ada 500 ASN yang menetap di IKN, dan akan disusul 582 ASN lainnya pada Juni mendatang.
“Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” tutupnya seperti dilansir dari Antara.
