VIDEO: Letjen TNI Novi Helmy, Perwira Tinggi Darah Kopassus Dicopot Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi memastikan pengunduran diri Direktur Utama PT Bulog Letjen Novi Helmy Prasetya sebagai tentara aktif masih diproses

TNI menegaskan proses administrasi Novi Helmy tidak bisa tiba-tiba langsung diproses begitu saja.

Proses pengunduran diri tersebut sesuai dengan perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Ada beberapa kementerian atau lembaga yang memiliki aturan sendiri, sehingga perwira aktif tetap bisa menjabat tanpa harus mundur dari TNI.

Helmy sudah tidak menjadi tentara sejak pengangkatan sebagai Dirut Perum Bulog.

Erick Thohir menetapkan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR membahas anggaran kementerian, Kamis (10/7).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut bahwa pihak yang melaporkan ke KPK bukan orang yang peduli dengan korupsi. Melainkan orang yang tidak terpuaskan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sikap masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk membangun diri sendiri

AHY) menginstruksikan seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah agar mengedepankan pembangunan infrastruktur berdasarkan tata ruang wilayah

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Koperasi telah buka-bukaan peta jalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2025-2029.

Anggota Komisi III DPR melakukan rapat dengan KPK, PPATK dan BNN membahas soal anggaran 2026 pada Kamis (10/7)

Berikut momen wisudawan Kristen 'colek' rektor Universitas Muhammadiyah dan langsung diberi beasiswa S2.

James Carter Cathcart merupakan pengisi suara untuk berbagai karakter ikonik dalam serial Pokemon.

Chinese tycoon are turning Indonesia into an aluminium giant melalui investasi besar-besaran di sektor aluminium.

Ahmad Dhani melaporkan Lita Gading ke pihak berwajib karena konten yang diduga memuat foto putrinya pada Kamis (10/7/2025).

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

"Kita mau coba di situ dulu. Memang tidak mungkin bisa terlalu panjang," kata Rano.